Tentang Kami

Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Setiap individu berkewajiban ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Di era desentralisasi saat ini, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah tetap memper-hatikan aspek demokratisasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang pelaksanaannya didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu kewenangan yang diberikan kepada daerah mencakup kewenangan yang menyeluruh dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Walaupun demikian hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah tetap harus terjamin.

Dalam upaya melaksanakan dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melalui kewenangan wajib yang diberikan kepada daerah kabupatan / kota, maka ukuran yang digunakan adalah tercapainya urusan wajib bidang kesehatan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal yang telah dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor 004 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Laporan Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 828 tahun 2008 mengenai petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota.